 |
| Ray Rangkuti |
LANGKAH pertama pemberantasan korupsi di Indonesia, seharusnya berawal dari partai politik. Membiarkan partai-partai politik kotor, yang berpotensi menjadi lumbung koruptor berdiri, sama saja dengan melestarikan budaya korupsi di Indonesia.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "KPK Dibubarkan atau Diperkuat" di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (18/10/2011). Menurut Ray, hal tersebut harus dilakukan karena Parpol adalah satu-satunya organisasi masyarakat yang dapat merambah ke semua lini struktur sosial masyarakat.
"Dia (Parpol) bukan saja masuk ke politik., birokrasi, tetapi juga ke lapisan sosial kita secara menyeluruh. Inilah organisasi yang daya jangkaunya menyebar dan menusuk sampai ke lapisan paling jauh dari struktur sosial kita," ujar Ray.
Menurut Ray, saat ini partai politik menjadi salah satu organisasi yang paling banyak memproduksi pengaturan dan kebijakan. Ia menilai, hampir semua institusi pembuat kebijakan dan peraturan dapat dimasuki wakil partai politik.
"Kenyataannya memang seperti itu. Di semua lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan komisi-komisi independen dimasuki oleh partai. Inilah negeri di mana hampir segala hal diatur oleh partai politik," kata Ray.
Partai politik juga terkesan terlalu banyak program dan agenda politik, dalam bidang politik, budaya, ekonomi, sosial, dan agama. Menurutnya, tidak ada pembatasan wilayah dan fokus dari parpol.
"Efeknya tentu saja pada pendanaan. Dalam kerumitan inilah, berbagai cara dilakukan Parpol untuk mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program tersebut," tuturnya.
Ironisnya, saat ini tidak ada sanksi tegas bagi Parpol yang melanggar hukum. Menurut Ray, satu-satunya sanksi yang diperkenan kepada Parpol hanya terkait dengan peraihan kursi di parlemen (parliamentary threshold). Kalaupun ada, sanksi itu lebih karena menyalahi asas konstitusi di Indonesia.
"Jadi, kalau sekarang ini KPK diributkan untuk dibubarkan hanya karena kinerjanya kurang optimal, tetapi partai, misalnya, tidak transparan dalam pengelolaan dananya, curang dalam pemilu, dan menjadi tempat bagi para mafia anggaran berlabuh, itu sama saja tidak berguna. Karena, tanpa Parpol yang bersih, tidak akan ada Indonesia yang bersih," kata Ray
sumber : kompas
