 |
| Priyo Budi Santoso |
DANA pembangunan gedung baru sebesar Rp 800 miliar telah kembali diserahkan ke kas negara. Namun DPR tetap berharap pemerintah bisa merealisasikan pembangunan gedung baru.
"Kalau pemerintah membangun gedung baru ya Alhamdulillah, tapi kalau tidak kok kebangetan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Menurut Priyo, sebenarnya DPR memang membutuhkan gedung baru. Hal ini karena gedung yang ada saat ini kurang memadai terutama untuk menjamu tamu-tamu penting dari luar negeri.
"Kalau boleh jujur kita memang butuh. Karena kita cuma punya ruang bagus untuk menjamu tamu-tamu negara luar itu cuma satu ruangan saja. Selain itu, ruangan anggota DPR yang ada sekarang juga kurang memenuhi standar," terang politisi Golkar ini.
Menurut Priyo, rencana pembangunan gedung baru memang dibatalkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik ketika merancang gedung baru itu. "Kita kembalikan semua anggarannya. Kemarin ada yang salah kaprah, masa ada kolam ikan, kolam renang, tempat spa sehingga saya minta dibatalkan. Ada kekeliruan dalam komunikasi kemarin," imbuhnya.
Sebelumnya, DPR menyerahkan anggaran untuk pembangunan gedung baru ke kas negara. Lalu apakah gedung baru DPR batal dibangun?
"Soal pembangunan jadi atau tidak, itu sudah bukan lagi urusan kita. Mau dibangun atau tidak kita serahkan ke pemerintah," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal saat dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2011).
Menurutnya, BURT sudah tidak akan mengurusi soal gedung baru. DPR hanya akan menjalankan tugasnya yaitu, pengawasan.
"Kita serahkan ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum. Nanti kalau mereka jadi bangun tinggal kita awasi. Tugas kitakan pengawasan, nanti kalau jadi dibangun kita awasi seperti halnya pembangunan lainnya," terangnya.
Refrizal juga membantah bila anggaran tahap awal yang telah dianggarkan Rp 800 miliar hanya dikembalikan sebesar Rp 620 miliar. Semua anggaran yang telah diberikan dalam APBN sebesar Rp 800 miliar dikembalikan utuh.
"Kita kembalikan semua, seratus persen. Karena kalau uang sebanyak itu nongkrong di DPR padahal pembangunannya tidak jadi akan sia-sia. Kita kembalikan ke kas negara supaya bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat," imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Wakil BURT lainnya, Pius Lustrilanang. Pius sebelumnya menyebut bahwa dari Rp 800 miliar, hanya dikembalikan Rp 620 miliar.
"Anggaran gedung baru DPR untuk tahun 2011 sudah dikembalikan ke kas negara Rp 620-an miliar. Sisanya, dipakai untuk anggaran tambahan DPR," kata Wakil Ketua BURT DPR, Pius Lustrilanang, kepada detikcom, Kamis (20/10).
sumber : detik
"Kalau pemerintah membangun gedung baru ya Alhamdulillah, tapi kalau tidak kok kebangetan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Menurut Priyo, sebenarnya DPR memang membutuhkan gedung baru. Hal ini karena gedung yang ada saat ini kurang memadai terutama untuk menjamu tamu-tamu penting dari luar negeri.
"Kalau boleh jujur kita memang butuh. Karena kita cuma punya ruang bagus untuk menjamu tamu-tamu negara luar itu cuma satu ruangan saja. Selain itu, ruangan anggota DPR yang ada sekarang juga kurang memenuhi standar," terang politisi Golkar ini.
Menurut Priyo, rencana pembangunan gedung baru memang dibatalkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik ketika merancang gedung baru itu. "Kita kembalikan semua anggarannya. Kemarin ada yang salah kaprah, masa ada kolam ikan, kolam renang, tempat spa sehingga saya minta dibatalkan. Ada kekeliruan dalam komunikasi kemarin," imbuhnya.
Sebelumnya, DPR menyerahkan anggaran untuk pembangunan gedung baru ke kas negara. Lalu apakah gedung baru DPR batal dibangun?
"Soal pembangunan jadi atau tidak, itu sudah bukan lagi urusan kita. Mau dibangun atau tidak kita serahkan ke pemerintah," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal saat dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2011).
Menurutnya, BURT sudah tidak akan mengurusi soal gedung baru. DPR hanya akan menjalankan tugasnya yaitu, pengawasan.
"Kita serahkan ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum. Nanti kalau mereka jadi bangun tinggal kita awasi. Tugas kitakan pengawasan, nanti kalau jadi dibangun kita awasi seperti halnya pembangunan lainnya," terangnya.
Refrizal juga membantah bila anggaran tahap awal yang telah dianggarkan Rp 800 miliar hanya dikembalikan sebesar Rp 620 miliar. Semua anggaran yang telah diberikan dalam APBN sebesar Rp 800 miliar dikembalikan utuh.
"Kita kembalikan semua, seratus persen. Karena kalau uang sebanyak itu nongkrong di DPR padahal pembangunannya tidak jadi akan sia-sia. Kita kembalikan ke kas negara supaya bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat," imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Wakil BURT lainnya, Pius Lustrilanang. Pius sebelumnya menyebut bahwa dari Rp 800 miliar, hanya dikembalikan Rp 620 miliar.
"Anggaran gedung baru DPR untuk tahun 2011 sudah dikembalikan ke kas negara Rp 620-an miliar. Sisanya, dipakai untuk anggaran tambahan DPR," kata Wakil Ketua BURT DPR, Pius Lustrilanang, kepada detikcom, Kamis (20/10).
sumber : detik
